Pertamina Siapkan Rp 90,4 Triliun Buat Ngebor Minyak di 2024

Jakarta, Indonesia – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), menyiapkan anggaran sebesar US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp 90,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.864 per US$) untuk belanja modal (capital expenditure/ capex) atau investasi di kegiatan usaha hulu migas pada 2024 ini.
Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengungkapkan anggaran biaya investasi tersebut guna menjalankan semua program di hulu migas yang telah direncanakan dan juga untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi pada tahun ini.

“Lebih signifikan dibandingkan 2023. Kalau capex 2024 itu US$ 5,7 miliar untuk meng-cover semua program-program kerja yang tadi dijelaskan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Chalid menyebut, sebagian dari anggaran investasi tersebut, yakni sekitar US$ 1,3 miliar atau Rp 20,6 triliun akan digunakan untuk keperluan merger dan akuisisi.

“Jadi sekitar US$ 1,3 miliar untuk M & A (merger and acquisition), lainnya untuk operasi di domestik dan luar negeri. Dari US$ 5,7 miliar, nah US$ 1,3 miliar untuk M & A,” bebernya.

Perlu diketahui, pada 2024 ini perusahaan menargetkan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan minyak di dalam negeri naik menjadi 742 ribu barel setara minyak (boepd) dari 728 ribu boepd pada 2023 lalu.

Dari sisi minyaknya saja, produksi minyak pada 2024 ini ditargetkan naik menjadi 420 ribu barel per hari (bph) dari 415 ribu bph pada 2023 lalu.

“Kita lihat 2022 realisasi (produksi minyak) 415 ribu barrels oil per day. Kalau 2023 realisasi 415 ribu juga, dan 2024 target 420 ribu barrels oil per day,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Sementara dari sisi penyaluran (lifting) gas, lifting gas pada 2024 ini ditargetkan naik menjadi 1,86 miliar kaki kubik per hari (bcfd) dari 1,8 bcfd pada 2023 lalu.

Lebih lanjut, untuk mendorong tercapainya target produksi minyak domestik pada 2024 ini, Chalid mengatakan pihaknya akan melalukan pemboran sumur yang lebih agresif bila dibandingkan dengan tahun lalu.

“2024 pemboran di 768 sumur, 739 untuk eksploitasi well development dan 29 sumur eksplorasi. Ini menggambarkan eksplorasi cadangan migas baru cukup agresif,” imbuhnya.

Dia menyebut, perusahaan juga menargetkan eksplorasi seismik 3D pada tahun 2024 ini mencapai 2.021 Kilo Meter Persegi (km2) dan eksplorasi seismik 2D sebesar 1.097 km2.

“2024 masif eksplorasi seismik 2.021 km2 untuk 3D dan 1.097 km2 seismik 2D,” tandasnya

Apresiasi Kiprah Agung Laksono, Bamsoet: Patut Dicontoh Anak Muda

Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang mengapresiasi sosok anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono. Menurutnya, Agung Laksono merupakan tokoh yang mumpuni dan memiliki segudang pengalaman di berbagai bidang.
Tidak hanya sebagai politikus, ujar Bamsoet, pria kelahiran Semarang tanggal 23 Maret 1949 itu sukses dalam dunia bisnis, partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga birokrasi. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri syukuran ulang tahun ke-75 Agung Laksono di Jakarta.

“Di usianya yang kini telah menginjak 75 tahun, Agung Laksono tetap setia mencurahkan tenaga dan pemikirannya bagi kemajuan bangsa. Sebagai salah satu tokoh politik senior di Indonesia, berbagai profesi dan posisi penting, baik di partai politik, bisnis, pemerintahan hingga legislatif pernah diembannya dengan baik. Keteladanan beliau patut dicontoh oleh para generasi muda.

Bamsoet menjelaskan karier politik Agung Laksono dimulai sejak lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) di tahun 1972. Ia dipercaya menjadi Ketua Umum BPP HIPMI periode 1983-1986, Ketua Umum AMPI periode 1984-1989, Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro tahun 1990-1995, dan menjadi Ketua Umum PPK Kosgoro di tahun 2000.

“Kiprah sebagai anggota legislatif mulai digeluti ketika Agung Laksono terpilih sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1987-1992. Pada pemilu selanjutnya, Agung terpilih kembali untuk duduk sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1992-1997. Usia Agung Laksono ketika pertama kali duduk di kursi dewan baru berumur 38 tahun.

Ia menambahkan di tahun 1997 Presiden Soeharto meminta Agung Laksono menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kabinet Pembangunan VII. Saat Presiden Soeharto lengser di bulan Mei 1998, Agung Laksono tetap dipercaya sebagai Menpora oleh Presiden Habibie hingga tahun 1999.

Usai pemerintah Presiden Habibie berakhir di tahun 1999, Agung Laksono kembali masuk ke lembaga legislatif sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004. Agung Laksono pun mencatat puncak kariernya di ‘Senayan’ saat dipercaya memimpin DPR sebagai Ketua DPR RI periode 2004-2009.

“Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014, Agung Laksono ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Presiden SBY juga pernah mempercayakan Agung Laksono menjadi pelaksana tugas (Plt) Menpora menggantikan Andi Mallarangeng yang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain, menjadi Plt Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali yang dijerat KPK terkait kasus suap,” paparnya.

Usai duduk di pemerintahan, lanjut Bamsoet, Agung Laksono kembali fokus ke Partai Golkar. Di Munas Golkar tahun 2014, terjadi dualisme kepemimpinan Partai. Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 versi Munas Ancol dan Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 versi Munas Bali.

Ia mengungkapkan perpecahan di kubu Golkar ini bisa terselesaikan melalui Munas Partai Golkar di Bali tahun 2016 yang menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Dalam dunia bisnis Agung Laksono sempat memegang sejumlah posisi penting, antara lain Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) tahun 1996-1998, Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis tahun 1994-1998, Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN-TEVE) tahun 1993-1998 serta Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara periode tahun 1987 -1998,” pungkasnya.

Sebagai informasi, perayaan HUT Agung Laksono turut dihadiri Ketua Wantimpres Wiranto, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Ketua Umum Partai Golkar/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tokoh senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung dan Theo L Sambuaga, Syarif Cicip Soetardjo, Menpora Dito Ariotedjo, serta sejumlah tokoh politik lain.

Korsel Tiba-Tiba Mohon-Mohon ke RI soal Ini, Ada Apa?

Jakarta, Indonesia – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah memohon kerja sama aktif Indonesia untuk menyelesaikan proyek pengembangan jet tempur bersama, KF-21. Ini terjadi setelah RI belum menuntaskan pembayaran pengembangan pesawat itu.

Kementerian Luar Negeri Seoul menyebut Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korsel Kim Hong Kyun menyampaikan seruan tersebut pada sesi kedua dialog strategis bilateral dengan mitranya dari Indonesia, Pahala Nugraha Mansury. Ini diadakan di ibu kota Seoul, Rabu waktu setempat.

Sebelumnya, Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20% dari proyek senilai 8,1 triliun won (Rp 94 triliun) itu pada tahun 2015. Dana itu digunakan untuk mengembangkan jet tempur KF-21, hingga tahun 2026, serta imbalan menerima satu prototipe dan transfer teknologi dan 48 unit pesawat itu.

Hingga saat ini, RI menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Diperkirakan sejauh ini Jakarta hanya membayar sekitar 278 miliar won (Rp 3,3 triliun), dengan tunggakan hampir 1 triliun won (Rp 11,8 triliun).

“Kim meminta bantuan Indonesia agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan lancar, dan Pahala mengatakan negaranya akan melakukan upaya aktif untuk mencapai penyelesaian,” kata Kementerian Luar Negeri Korsel dikutip media Yonhap, dikutip Kamis (14/3/2024).

Sebelumnya, Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20% dari proyek senilai 8,1 triliun won (Rp 94 triliun) itu pada tahun 2015. Dana itu digunakan untuk mengembangkan jet tempur KF-21, hingga tahun 2026, serta imbalan menerima satu prototipe dan transfer teknologi dan 48 unit pesawat itu.

Hingga saat ini, RI menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Diperkirakan sejauh ini Jakarta hanya membayar sekitar 278 miliar won (Rp 3,3 triliun), dengan tunggakan hampir 1 triliun won (Rp 11,8 triliun).

“Kim meminta bantuan Indonesia agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan lancar, dan Pahala mengatakan negaranya akan melakukan upaya aktif untuk mencapai penyelesaian,” kata Kementerian Luar Negeri Korsel dikutip media Yonhap, dikutip Kamis (14/3/2024).