Ini Cara Pengembang Bikin Sektor Properti Kebut Pertumbuhan Ekonomi RI

Jakarta – Asosiasi pengembang yang tergabung di DPP Real Estate Indonesia mendorong sektor properti di Indonesia terus berkembang. Cara yang dilakukan oleh para pengembang ini adalah menggelar pameran properti di dua provinsi.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan, sektor properti merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karenanya, hal ini dirasa akan bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Pameran ini penting karena mendekatkan masyarakat yang ingin membeli rumah dengan properti terbaik yang dibangun oleh anggota REI. Kemarin saya hadir di REI Expo di Living World Bali dan di Pakuwon Mall Yogyakarta, dan melihat langsung antusiasme masyarakat,”

Dia mengatakan, dalam hal ini DPP REI bekerja sama dengan perbankan. Kata Joko, saat ini pemerintah masih menyediakan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN) yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membeli properti (time to buy property).

“Membeli hunian atau properti di pameran REI juga lebih terjamin legalitas, perizinan dan dijamin mendapat dukungan KPR dari perbankan yang tepercaya,”

Lebih jauh, pameran properti REI ini diharapkan mampu memacu sektor properti pulih lebih cepat pasca pandemi sehingga membawa dampak yang semakin besar dalam mengungkit perekonomian nasional sesuai paradigma propertinomic yang digaungkan REI. Seperti diketahui, sektor properti berkaitan erat dengan 185 sektor riil lain yang akan ikut bergerak mengikuti pertumbuhan sektor properti.

Kementerian Investasi-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi di sektor properti pada kuartal I-2024 mencapai Rp 29,4 triliun atau meningkat dibandingkan kuartal I-2023 sebesar Rp 27,9 triliun. Sektor properti yang mencakup perumahan, kawasan industri dan perkantoran menempati urutan ke-4 sebagai sektor dengan kontribusi investasi terbesar secara nasional.

“Oleh karena itu, sektor properti ini perlu terus didorong sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga mampu membeli rumah” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, DPP REI juga melakukan aksi penanaman pohon mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali dan di Yogyakarta yang secara simbolis dipusatkan di Perumahan Tjokro Emerald, Pringwulung, Depok-Sleman.

Pertamina Siapkan Rp 90,4 Triliun Buat Ngebor Minyak di 2024

Jakarta, Indonesia – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), menyiapkan anggaran sebesar US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp 90,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.864 per US$) untuk belanja modal (capital expenditure/ capex) atau investasi di kegiatan usaha hulu migas pada 2024 ini.
Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengungkapkan anggaran biaya investasi tersebut guna menjalankan semua program di hulu migas yang telah direncanakan dan juga untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi pada tahun ini.

“Lebih signifikan dibandingkan 2023. Kalau capex 2024 itu US$ 5,7 miliar untuk meng-cover semua program-program kerja yang tadi dijelaskan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Chalid menyebut, sebagian dari anggaran investasi tersebut, yakni sekitar US$ 1,3 miliar atau Rp 20,6 triliun akan digunakan untuk keperluan merger dan akuisisi.

“Jadi sekitar US$ 1,3 miliar untuk M & A (merger and acquisition), lainnya untuk operasi di domestik dan luar negeri. Dari US$ 5,7 miliar, nah US$ 1,3 miliar untuk M & A,” bebernya.

Perlu diketahui, pada 2024 ini perusahaan menargetkan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan minyak di dalam negeri naik menjadi 742 ribu barel setara minyak (boepd) dari 728 ribu boepd pada 2023 lalu.

Dari sisi minyaknya saja, produksi minyak pada 2024 ini ditargetkan naik menjadi 420 ribu barel per hari (bph) dari 415 ribu bph pada 2023 lalu.

“Kita lihat 2022 realisasi (produksi minyak) 415 ribu barrels oil per day. Kalau 2023 realisasi 415 ribu juga, dan 2024 target 420 ribu barrels oil per day,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Sementara dari sisi penyaluran (lifting) gas, lifting gas pada 2024 ini ditargetkan naik menjadi 1,86 miliar kaki kubik per hari (bcfd) dari 1,8 bcfd pada 2023 lalu.

Lebih lanjut, untuk mendorong tercapainya target produksi minyak domestik pada 2024 ini, Chalid mengatakan pihaknya akan melalukan pemboran sumur yang lebih agresif bila dibandingkan dengan tahun lalu.

“2024 pemboran di 768 sumur, 739 untuk eksploitasi well development dan 29 sumur eksplorasi. Ini menggambarkan eksplorasi cadangan migas baru cukup agresif,” imbuhnya.

Dia menyebut, perusahaan juga menargetkan eksplorasi seismik 3D pada tahun 2024 ini mencapai 2.021 Kilo Meter Persegi (km2) dan eksplorasi seismik 2D sebesar 1.097 km2.

“2024 masif eksplorasi seismik 2.021 km2 untuk 3D dan 1.097 km2 seismik 2D,” tandasnya

Apresiasi Kiprah Agung Laksono, Bamsoet: Patut Dicontoh Anak Muda

Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang mengapresiasi sosok anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono. Menurutnya, Agung Laksono merupakan tokoh yang mumpuni dan memiliki segudang pengalaman di berbagai bidang.
Tidak hanya sebagai politikus, ujar Bamsoet, pria kelahiran Semarang tanggal 23 Maret 1949 itu sukses dalam dunia bisnis, partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga birokrasi. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri syukuran ulang tahun ke-75 Agung Laksono di Jakarta.

“Di usianya yang kini telah menginjak 75 tahun, Agung Laksono tetap setia mencurahkan tenaga dan pemikirannya bagi kemajuan bangsa. Sebagai salah satu tokoh politik senior di Indonesia, berbagai profesi dan posisi penting, baik di partai politik, bisnis, pemerintahan hingga legislatif pernah diembannya dengan baik. Keteladanan beliau patut dicontoh oleh para generasi muda.

Bamsoet menjelaskan karier politik Agung Laksono dimulai sejak lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) di tahun 1972. Ia dipercaya menjadi Ketua Umum BPP HIPMI periode 1983-1986, Ketua Umum AMPI periode 1984-1989, Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro tahun 1990-1995, dan menjadi Ketua Umum PPK Kosgoro di tahun 2000.

“Kiprah sebagai anggota legislatif mulai digeluti ketika Agung Laksono terpilih sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1987-1992. Pada pemilu selanjutnya, Agung terpilih kembali untuk duduk sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1992-1997. Usia Agung Laksono ketika pertama kali duduk di kursi dewan baru berumur 38 tahun.

Ia menambahkan di tahun 1997 Presiden Soeharto meminta Agung Laksono menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kabinet Pembangunan VII. Saat Presiden Soeharto lengser di bulan Mei 1998, Agung Laksono tetap dipercaya sebagai Menpora oleh Presiden Habibie hingga tahun 1999.

Usai pemerintah Presiden Habibie berakhir di tahun 1999, Agung Laksono kembali masuk ke lembaga legislatif sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004. Agung Laksono pun mencatat puncak kariernya di ‘Senayan’ saat dipercaya memimpin DPR sebagai Ketua DPR RI periode 2004-2009.

“Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014, Agung Laksono ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Presiden SBY juga pernah mempercayakan Agung Laksono menjadi pelaksana tugas (Plt) Menpora menggantikan Andi Mallarangeng yang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain, menjadi Plt Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali yang dijerat KPK terkait kasus suap,” paparnya.

Usai duduk di pemerintahan, lanjut Bamsoet, Agung Laksono kembali fokus ke Partai Golkar. Di Munas Golkar tahun 2014, terjadi dualisme kepemimpinan Partai. Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 versi Munas Ancol dan Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 versi Munas Bali.

Ia mengungkapkan perpecahan di kubu Golkar ini bisa terselesaikan melalui Munas Partai Golkar di Bali tahun 2016 yang menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Dalam dunia bisnis Agung Laksono sempat memegang sejumlah posisi penting, antara lain Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) tahun 1996-1998, Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis tahun 1994-1998, Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN-TEVE) tahun 1993-1998 serta Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara periode tahun 1987 -1998,” pungkasnya.

Sebagai informasi, perayaan HUT Agung Laksono turut dihadiri Ketua Wantimpres Wiranto, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Ketua Umum Partai Golkar/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tokoh senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung dan Theo L Sambuaga, Syarif Cicip Soetardjo, Menpora Dito Ariotedjo, serta sejumlah tokoh politik lain.

Korsel Tiba-Tiba Mohon-Mohon ke RI soal Ini, Ada Apa?

Jakarta, Indonesia – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah memohon kerja sama aktif Indonesia untuk menyelesaikan proyek pengembangan jet tempur bersama, KF-21. Ini terjadi setelah RI belum menuntaskan pembayaran pengembangan pesawat itu.

Kementerian Luar Negeri Seoul menyebut Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korsel Kim Hong Kyun menyampaikan seruan tersebut pada sesi kedua dialog strategis bilateral dengan mitranya dari Indonesia, Pahala Nugraha Mansury. Ini diadakan di ibu kota Seoul, Rabu waktu setempat.

Sebelumnya, Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20% dari proyek senilai 8,1 triliun won (Rp 94 triliun) itu pada tahun 2015. Dana itu digunakan untuk mengembangkan jet tempur KF-21, hingga tahun 2026, serta imbalan menerima satu prototipe dan transfer teknologi dan 48 unit pesawat itu.

Hingga saat ini, RI menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Diperkirakan sejauh ini Jakarta hanya membayar sekitar 278 miliar won (Rp 3,3 triliun), dengan tunggakan hampir 1 triliun won (Rp 11,8 triliun).

“Kim meminta bantuan Indonesia agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan lancar, dan Pahala mengatakan negaranya akan melakukan upaya aktif untuk mencapai penyelesaian,” kata Kementerian Luar Negeri Korsel dikutip media Yonhap, dikutip Kamis (14/3/2024).

Sebelumnya, Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20% dari proyek senilai 8,1 triliun won (Rp 94 triliun) itu pada tahun 2015. Dana itu digunakan untuk mengembangkan jet tempur KF-21, hingga tahun 2026, serta imbalan menerima satu prototipe dan transfer teknologi dan 48 unit pesawat itu.

Hingga saat ini, RI menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Diperkirakan sejauh ini Jakarta hanya membayar sekitar 278 miliar won (Rp 3,3 triliun), dengan tunggakan hampir 1 triliun won (Rp 11,8 triliun).

“Kim meminta bantuan Indonesia agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan lancar, dan Pahala mengatakan negaranya akan melakukan upaya aktif untuk mencapai penyelesaian,” kata Kementerian Luar Negeri Korsel dikutip media Yonhap, dikutip Kamis (14/3/2024).

Kata Pakar Soal Kampus Gaet Pinjol: Salahi Aturan dan Picu Mahasiswa Terlilit Utang

Sejumlah kampus di Indonesia salah satunya Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah menjadi sorotan publik gegara kebijakan opsi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan skema pinjaman online (pinjol). Diketahui, mahasiswa ITB dapat membayar kuliah secara cicil lewat pinjaman online Dana Cita.

Kebijakan ini terkuak setelah beredarnya poster ITB pada sebuah akun X (dulu Twitter). Poster tersebut menunjukkan tawaran kepada mahasiswa ITB untuk membayar UKT dengan cara mencicil lewat Dana Cita.

Kabar tersebut kemudian menuai polemik lantaran pengajuan bisa dilakukan tanpa jaminan dengan bunga harian. Menanggapi hal ini, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Arin Setyowati berpendapat bahwa kebijakan ITB tersebut akan lebih membebankan mahasiswa.

“Artinya jika dalam proses pelunasan terdapat kelalaian sehari saja telat bayar maka akan berdampak pada penumpukan nominal bunga yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Maka otomatis berpotensi menjerat mahasiswa dalam lilitan utang yang ketika gagal bayar dapat berujung pada praktik intimidasi,”ujar Arin dalam laman UM Surabaya, dikutip pada Selasa (30/1/2024).

Kebijakan ITB Bertentangan dengan UU

Lebih lanjut Arin menuturkan penyediaan dana pinjaman seperti ini tidak sejalan dengan amanat UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU tersebut mengamanatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau perguruan tinggi wajib memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi agar tetap bisa menyelesaikan studinya.

Bantuan dari perguruan tinggi dapat disediakan dalam bentuk beasiswa atau pembebasan biaya pendidikan. Untuk kasus mahasiswa yang masih sanggup bayar tetapi secara cicil, Arin menyebut kampus harus menyediakan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus.

Arin mengatakan pihak kampus bisa menjalin kerja sama dengan bank mitra atau koperasi kampus ketimbang perusahaan pendanaan Fintech. Selain itu, pinjaman yang ditawarkan kepada mahasiswa harus mempunyai tenor panjang.

Kampus Perlu Menjunjung Nilai Kemanusiaan

Menurut Arin, kejadian ini perlu menjadi pembelajaran agar kampus bisa menjunjung nilai kemanusiaan. Kasus bayar UKT lewat pinjol ini menggambarkan tugas, fungsi, dan nilai kampus yang kabur.

Kampus seharusnya tidak abai soal aksesibilitas pendidikan atau keselamatan mahasiswa. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran pinjaman online dapat memicu tindak intimidasi terhadap mahasiswa jika terjadi gagal bayar.

Arin mengatakan sistem pinjaman kampus bisa meniru kampus di luar yang menawarkan student loans dengan tenor pembayaran panjang (2-10 tahun). Dalam bahasa Indonesia, student loans berarti kredit pendidikan.

Berantas Suap Masuk Polisi!

Jelas instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoal suap menyuap sekolah polisi.

Kapolri ingin anak buahnya menyampaikan pesan Polri berkembang dengan baik, menggenjot tingkat kepercayaan publik yang sempat merosot.

Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

“Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” tambah Sigit.

Efek Jera

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai PTDH belum tentu menjadi efek jera calo polisi.

“Hanya waktu yang bisa menjawab.
Karena ukuran jera masing-masing personel tentunya berbeda,” kata Bambang saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (24/3).

Terkait 5 polisi yang menjadi calo penerimaan Bintara Polri sempat hanya dihukum demosi, Bambang menilai hal itu malah menimbulkan preseden buruk bagi Korps Bhayangkara.

Karena terkesan memberikan ruang bagi pelaku pungli. “Pemerasan ataupun tindak pidana korupsi di internal Polri mengakibatkan preseden buruk bagi kewibawaan Polri di mata masyarakat, bahwa etik Polri toleran pada perilaku koruptif anggotanya,” tuturnya.

Setali tiga uang, ia mengapresiasi langkah Kapolri. Sebab, seorang personel Kepolisian yang terbukti melakukan pidana.

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

“Tanpa menunggu keputusan pengadilan yang inkrah bisa diputuskan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian untuk disanksi administrasi berat yakni PTDH,” ujarnya.

Belum Tegas Berantas Pungli

Senada, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai sejauh ini Polri belum tegas memberantas pungli di internalnya.

Terbukti, lima personel Polda Jateng sempat hanya dihukum demosi. Bukan PTDH.

“Hukuman ringan tentu saja tidak akan menimbulkan efek jera. Padahal yang dilakukan adalah menerima uang dengan janji untuk memasukkan orang-orang yang sudah membayar ratusan juta rupiah menjadi calon siswa bintara,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Pembacokan Pelajar di Pomad dan Desakan Pembenahan Sistem Pendidikan di Bogor!

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berjanji mendorong evaluasi besar-besaran terhadap sekolah-sekolah menengah atas demi mencegah tindakan anarkis dari para pelajar. Menurutnya, peristiwa pembacokan di simpang Pomad, Jalan Raya Jakarta-Bogor cukup jadi yang terakhir.

Hal itu diungkapkan Rudy pada Sabtu (11/3), usai takziah ke rumah Arya Saputra, siswa kelas X SMK Bina Warga Kota Bogor, yang tewas usai menjadi korban pembacokan pelajar lain saat menyeberang di Jalan Raya Jakarta-Bogor pada Jumat (10/3).

“Anak-anak ini punya masa depan, dan pendidikan menjadi salah satu ikhtiar kita bersama untuk menjadikan masa depan mereka menjadi lebih baik,” ujar Rudy Susmanto, usai menyempatkan diri bertakziah ke rumah duka, di Kampung Cijujung Tengah RT03/03, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja.

Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

Apalagi, kata Rudy, almarhum Arya Saputra dikenal sebagai sosok anak baik dan penurut. Keluarganya, sangat mendukung Arya meraih cita-cita. Siswa yang baru duduk di Kelas 10 SMK itu memilih jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) untuk meraih mimpinya menjadi seorang Insinyur.

“Tentu keluarganya sangat berduka, dan mewakili lembaga DPRD Kabupaten Bogor, Kami menyampaikan turut berduka. Semoga Arya mendapatkan tempat terbaik, dimuliakan oleh Allah SWT. Kami juga mendoakan keluarga diberi kesabaran menghadapi ujian berat ini,” kata Rudy Susmanto.

Ada Aksi Balas Dendam

Rudy berharap, meskipun sangat kecewa marah, peristiwa tersebut tidak berbuntut panjang dan menyisakan dendam antar teman-teman di tempat korban sekolah dengan siswa di sekolah pelaku.

Kekerasan, kata Rudy, tidak akan pernah menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. “Anak-anak ini punya masa depan, maka kita harus memastikan pendidikan berjalan dengan baik. Jangan ada dendam dan jangan sampai ada lagi korban,” kata Rudy.

Oleh karena itu, Rudy meminta agar aparat penegak hukum menangani kasus ini dengan mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama untuk keluarga korban. Rudy juga meminta pihak penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi.

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

“Dan bicara kondisi hari ini, kita jangan lagi bicara ini kewenangan provinsi, jangan bicara ini kewenangan Kabupaten, ini tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Gerindra tersebut memastikan, DPRD Kabupaten Bogor akan menjaring masukan dari pihak-pihak berkompeten untuk mengevaluasi sistem atau model pendidikan yang berlangsung saat ini.

Lembaga pendidikan, kata Rudy, harus menjadi ruang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian yang mantap, berdikari serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

“Melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor masalah ini akan kita bahas secara serius dan rekomendasi-rekomendasinya akan kami sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Nasional,” tegas Rudy.

Hancur Karir Pejabat Gara-Gara Pamer Harta dan Hedon!

Dua anak buah Menkeu Sri Mulyani tengah menjadi sorotan. Polah keduanya membuat geram. Bikin tingkat kepercayaan publik merosot.

Adalah pejabat Bea Cukai dan Ditjen Pajak yang kedapatan bergaya hidup hedon. Kerap memamerkan tunggangan mewah di akun media sosialnya.

Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang dimaksud. Ia kerap mengunggah gaya hidup hedon.

Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

Mulai dari Harley Davidson hingga pesawat Cessna dipamerkan Eko di akun instagramnya @eko_darmanto_bc. Usai heboh, akun tersebut kini tidak bisa diakses.

Karir yang ia bangun puluhan tahun kini hancur. EKo yang menjabat Kepala Kantor Be Cukai Yogyakarta sejak April 2022 ini resmi dicopot.

“Saudara ED, yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023,” ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (3/3).

Pencopotan tersebut dilakukan usai Eko Darmanto kerap membagikan gaya hidup mewah dan pamer melalui akun media sosialnya. Hal ini sejalan dengan instruksi yang dikeluarkan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara pada 1 Maret 2023 lalu.

Pejabat Pajak

Sebelum Eko Darmanto, ada Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Ditjen Pajak Eselon II wilayah Jakarta Selatan ini membuat heboh.

Harta kekayaannya yang bernilai fantastis terungkap usai aksi brutal anak kandungnya, Mario Dandy Satriyo. Mario Dandy yang terlibat kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora acap kali bergaya hidup hedon.

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

Melalui akun media sosial pribadinya, Mario Dandy kerap bergaya hidup hedon. Mulai dari Harley Davidson hingga Jeep Wrangler Rubicon yang bernilai miliaran rupiah. Gaya hidup hedon Mario Dandy berbanding lurus dengan kenaikan harta ayahnya, Rafael Alun tiap tahun.

Kekayaan Rafael meningkat signifikan Per 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2020. Angkanya dari Rp44,2 miliar menjadi Rp55,6 miliar.

Rekam Jejak Din Syamsuddin, Bongkar Ajakan Amien Rais Desak Jokowi Mundur!

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin mengungkap fakta mengejutkan terkait Amien Rais. Ia menyebut mantan Ketua MPR RI itu pernah mengajaknya untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Din menyebut kejadian tersebut terjadi pada saat Partai Ummat belum terbentuk. Kala itu, Amien datang ke rumahnya. Ia pun sempat mengira kedatangan Amien untuk bertujuan mengajak dirinya mendirikan partai.

Tak disangka, Amien justru mengajak dirinya ke Istana Negara menemui Jokowi dan meminta orang nomor satu di Indonesia itu untuk mundur.

Mendengar itu, Din pun kaget. Ia secara blak-blakan mengaku tidak memiliki nyali setinggi itu untuk menemani Amien Rais mendatangi dan mendesak Presiden Jokowi mundur.

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

Tak disangka, ucapannya itu malah disambut gelak tawa para kader Partai Ummat yang pecah saat berada di rumahnya. Sementara itu, sosok Amien Raisn sendiri hanya menampilkan senyum kecil sambil memandangnya.

Meski demikian, Din saat itu mengatakan siap menerima ajakan Amien Rais jika ingin mendirikan partai.

Rekam jejak Din Syamsuddin

Din Syamsuddin selama ini dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Pria kelahiran 31 Agustus 1958 ini juga merupakan seorang Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan member Strategic Alliance Russia based Islamic World, serta UK-Indonesia Islamic Advisory Group.

Sosoknya juga percaya sebagai Chairman, World Peace Forum (WPF). Ia turut mengemban tugas sebagai Honorary President, World Conference on Religions for Peace (WCRP) yang berbasis di New York.

Din sendiri awalnya menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI pada 2000-2005. Kemudian pada 2005-2010, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

Dirinya akhirnya dipercaya menjadi Ketua Umum MUI pada tahun 2014 hingga 2015. Kala itu, ia menggantikan Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jumat, 24 Januari 2014.

Dalam pemerintahan, Din pernah menduduki posisi Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI pada tahun 1998. Setahun berselang, ia menjadi Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI pada tahun 1999.

Sedangkan di lingkungan partai, dirinya sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Golkar pada 1998-2000.

Tak Terima Disebut Termiskin di Jawa, Ini Tanggapan Pemda DIY

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data kemiskinan di DIY yang disebut tertinggi di Pulau Jawa. Jumlah warga miskin mencapai 463.630 jiwa atau 11,494 persen.

BPS mencatat, pada Maret 2022 lalu, angka penduduk miskin di DIY sebesar 11,34 persen atau sebanyak 454,76 ribu orang. Sedangkan pada awal tahun ini angka kemiskinan di DIY naik menjadi 11,49 persen atau terdapat sebanyak 463,63 ribu orang.

Pemda DIY pun memberikan tanggapan terkait rilis tersebut. Tak terima serta merta disebut propinsi termiskin se-Jawa, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Benny Suharsono menyatakan indikator kenaikan kemiskinan tidak bisa dibaca hanya dalam dari hitungan quarter per quarter atau tiga bulan terakhir yang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

“Mohon jangan dibaca sesempit itu. Karena proses perjalanan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memang bicara quarter to quarter atau akumulasi ke akumulasi. Kemarin dirilis [BPS] adalah dari tiga bulan terakhir naik,” ungkap Beny di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (20/01/2023).

Menurut Beny, jika dihitung year to year atau periode per tahun, maka angka kemiskinan di DIY justru mengalami penurunan. Karena itu angka kemiskinan mestinya dibaca dari indikator lain selain alih-alih mengacu pada satu variabel.

Meski sering kontradiksi atau anomali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY juga perlu jadi acuan penghitungan angka kemiskinan. Variabel IPM seperti usia harapan hidup, angka kebahagiaan, angka harapan rata-rata lama sekolah dan indeks kesejahteraan pun harus dihitung.

Sebut saja usia harapan hidup tertinggi DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia. Bahkan Kulon Progo menjadi kabupaten dengan usia harapan hidup paling tinggi di Indonesia yaitu 75 tahun dengan angka kemiskinan 18 persen.

“Angka harapan sekolah mencapai 15,1 tahun atau penduduk diy sudah minimal mencapai D3, atau tertinggi kedua setelah DKI Jakarta,” tandasnya.

Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

Meski demikian, lanjut Beny kritik BPS untuk fokus pembangunan dua kabupaten di selatan seperti Gunung Kidul dan Kulon Progo jadi perhatian Gubernur DIY. Pemda menyiapkan program penanganan kemiskinan esktrim di dua kabupaten tersebut.

Diantaranya akan diluncurkan perlindungan dan jaminan sosial atas selisih angka kemiskinan tersebut. Bupati diminta memvalidasi angka kemiskinan di masing-masing daerah.

“Nantinya akan diusulkan ke gubernur kemudian diteruskan ke pusat untuk ada langkah penanganan berkaitan dengan kemiskinan tersebut,” imbuhnya.