Demo Mahasiswa Senin 11 April, Mahfud ke Aparat: Tidak Perlu Bawa Peluru Tajam, Tidak Boleh Ada Kekerasan!
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku telah menghubungi pihak keamanan terkait fder. Dia menyarankan aparat keamanan untuk tidak melakukan apa pun di luar aturan hukum.
Koordinasi itu terjadi karena aparat keamanan dan aparat penegak hukum diminta untuk memberikan pengamanan saat demonstrasi.
“Pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk memberikan pelayanan dan keamanan yang sebaik-baiknya,” kata Mahfud usai memimpin kantor Kemenko Polhukam dalam rapat koordinasi terbatas pengembangan situasi politik dan keamanan di negara asal, Urusan Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/09/2020 04/2022).
Tidak boleh ada kekerasan, tidak ada peluru tajam dan tidak ada provokasi,” lanjutnya.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Sehingga pemerintah mengizinkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi selama dua hari ke depan.
Namun, dia mengimbau agar aksi unjuk rasa dapat dilakukan dengan baik tanpa harus melanggar hukum yang berlaku.
“Oleh karena itu, pemerintah menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan upaya mediasi secara tertib, tidak anarkis dan tanpa hukum. Yang penting pemerintah dan kebebasan bisa mendengar aspirasi mereka.”
Sebelumnya, Aliansi Pelajar Indonesia (AMI) menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4) lalu. Seruan aksi massa itu ditujukan untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Perwakilan AMI Bayu Satria Utomo mengatakan penundaan pemilihan – serta perpanjangan masa jabatan presiden – perlu ditangani. Tentu saja oleh Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Penolakan untuk menunda pemilihan dan memperpanjang masa jabatan presiden harus ditanggapi langsung oleh presiden selaku pejabat tinggi negara,” kata Bayu saat diumumkan Senin (4/4).
Selama ini mahasiswa masih menunggu Jokowi dan wacana untuk menolak secara terang-terangan penundaan pilkada dan perpanjangan masa jabatan. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.
