polishsoca.com

Sosok Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, Eko Pratama, kini tengah menjadi sorotan. Ia diduga kubu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara yang sempat bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Pertemuan kubu BEM Nusantara, Eko Pratama dan Wiranto berlangsung Jumat lalu (8/4/2022) atau tiga hari sebelum gelombang massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat. menggelar unjuk rasa menentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kubu BEM Nusantara Eko Pratama diduga tidak terlibat dalam aksi 11 April 2022 tersebut.

Kemunculan mendadak rombongan mahasiswa Indonesia itu pun menjadi sorotan akun Instagram @bangsamaha×××××.

“Eits ketika teman-teman yang lain sibuk menolak ide perpanjangan masa jabatan, wacana 3 periode dan kenaikan harga. Hei, ada seseorang yang membuat pesta bernama ge, orang Indonesia”, ××××× seperti dikutip dari Suara .com, Minggu (2022-24-24).

Selain bertemu dengan Wiranto, akun @bangsamaha××××× juga menyoroti sikap pimpinan Partai Pelajar Indonesia Eko Pratama yang mengaku mendukung Tes Wawasan Nasional (TWK) pegawai misi antikorupsi PKfurde.

Seperti diketahui, TWK pegawai KPK berpolemik karena dianggap sebagai upaya menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berintegritas, seperti Novel Baswedan.

Yang belum tahu siapa dalang di balik pesta ini, mari kita temui @eko_prat××××× koordinator @bemnusoff××××× yang bertemu dengan Wiranto kemarin dan mengatakan tahun lalu TWKWKWKWKWKWKW menjadi legal @temanicw memecah belah menjadi dan menerima tidak ada uang,” kata akun @bangsamaha×××××.

Ikut serta dalam pemilu 2024

Nama Partai Pelajar Indonesia pertama kali diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ketika pada 21 April 2022 menerima audiensi perwakilan demonstrasi massa mahasiswa Arbeti.

Partai Pelajar Indonesia merupakan salah satu dari 75 partai politik yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Partai tersebut tercantum dalam Daftar Nomor 69 dalam Surat Penyampaian Data Partai Politik Berbadan Hukum kepada Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor M.HH-AH.11.04-19, tanggal 17 Februari 2022 .

Secara statistik pada data Ketua Umum Partai Pelajar Indonesia IS tercatat dengan nama Eko Pratama. Sekjen Mohammad Al Hafiz. Bendahara Umum, Muhammad Akmal Mauludin. Ketua Mahkamah Agung, Tegus Stiawan. Anggota Pengadilan: Davistha A, Rican.

Kantor partai baru terdaftar di Jalan Duren Tiga Raya nomor 19D Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan kode pos 12760.

Sembari mendapatkan audiensi dengan perwakilan demonstrasi massa mahasiswa dan pekerja, Dasco sempat mengucapkan selamat kepada partai atas berdirinya partai tersebut. Ia bahkan meminta Partai Pelajar Indonesia untuk mengikuti pemilihan umum 2024 mendatang.

Sebuah partai baru telah lahir, yaitu Partai Buruh. Kemudian ada Partai Pelajar Indonesia. Itu sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Dasco Kamis lalu di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta (21 April).

Nah, kami menyambut Anda. Kalau begitu ayo bersaing, cari kursi di DPR, siapa yang bisa berjuang bersama kita untuk hak kalian,” imbuhnya.

Dasco mengaku telah memverifikasi status partai mahasiswa Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia membenarkan bahwa partai tersebut resmi terdaftar.

Saya cek, benar saya lolos Kumham, ini hanya soal pengecekan untuk pemilihan umum. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, seharusnya mereka bisa bersama-sama merebut kursi di DPR untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa,” pungkasnya.

Polri akan menindak tegas pihak atau kelompok yang terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (11/4/2022).

Kepala Departemen Pekerjaan Pengamanan Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, aksi unjuk rasa kemarin secara keseluruhan berlangsung tertib. Namun, setelah aksi mahasiswa bubar, diduga ada kelompok yang berusaha membuat kericuhan dengan memprovokasi polisi.

Petugas kepolisian saat ini sudah bisa menangani situasi tersebut. Situasi keamanan dan jaminan sosial masih kondusif. Polisi akan terus menindak tegas siapa saja atau segelintir kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa,” kata Dedi dalam keterangannya. Selasa (12/4/2022).

Dedi mengatakan Polri mengakui unsur mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya di ruang publik yang tertib.

“Sejak awal Polri berkomitmen memberikan ruang demokrasi bagi sesama mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Alhamdulillah, situasi unjuk rasa hari ini aman dan tertib,” ujarnya.

Namun sayang ada di tengah aksi unjuk rasa yang dilakukan pihak mahasiswa yang mengejar aktivis media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia, Ade Armando.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku telah menghubungi pihak keamanan terkait fder. Dia menyarankan aparat keamanan untuk tidak melakukan apa pun di luar aturan hukum.

Koordinasi itu terjadi karena aparat keamanan dan aparat penegak hukum diminta untuk memberikan pengamanan saat demonstrasi.

“Pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk memberikan pelayanan dan keamanan yang sebaik-baiknya,” kata Mahfud usai memimpin kantor Kemenko Polhukam dalam rapat koordinasi terbatas pengembangan situasi politik dan keamanan di negara asal, Urusan Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/09/2020 04/2022).

Tidak boleh ada kekerasan, tidak ada peluru tajam dan tidak ada provokasi,” lanjutnya.

Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Sehingga pemerintah mengizinkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi selama dua hari ke depan.

Namun, dia mengimbau agar aksi unjuk rasa dapat dilakukan dengan baik tanpa harus melanggar hukum yang berlaku.

“Oleh karena itu, pemerintah menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan upaya mediasi secara tertib, tidak anarkis dan tanpa hukum. Yang penting pemerintah dan kebebasan bisa mendengar aspirasi mereka.”

Sebelumnya, Aliansi Pelajar Indonesia (AMI) menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4) lalu. Seruan aksi massa itu ditujukan untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Perwakilan AMI Bayu Satria Utomo mengatakan penundaan pemilihan – serta perpanjangan masa jabatan presiden – perlu ditangani. Tentu saja oleh Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Penolakan untuk menunda pemilihan dan memperpanjang masa jabatan presiden harus ditanggapi langsung oleh presiden selaku pejabat tinggi negara,” kata Bayu saat diumumkan Senin (4/4).

Selama ini mahasiswa masih menunggu Jokowi dan wacana untuk menolak secara terang-terangan penundaan pilkada dan perpanjangan masa jabatan. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.